POTRET PENDIDIKAN DI KOTA SORONG

Photo: Isai Onesimus Paa

Oleh: Maria Baru


Setiap manusia (secara Induvidu) punya hak untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan, menurut bapak Ki Hajar Dewantara adalah suatu tuntutan didalam hiduptumbuhnya anak-anak. Tujuannya adalah kalau pendidikan membimbing semua kemampuan kodrat yang ada pada pesertadidik supaya sebagai manusia serta anggota masyarakat bisa meraih keselamatan serta kebahagian hidup yang setinggi-tingginya.


Definisi pendidikan tersebut eksistensinya belum maksimal di Negara Indonesia. Mengapa? Realita kondisi pendidikan di Papua, khususnya bagi siswa asli Papua di kota Sorong semakin terpuruk/tersingkir dari dunia Pendidikan. Menyimak potretpendidikan di kota Sorong, terlebih khusus kondisi siswa/I, tingkat putus sekolah bagi siswa asli Papua, SKPKC-OSA telah mengambil dua kelurahan sebagai sampel untuk melihat tingkat putus sekolah di setiap basis masyarakat Papua di kota Sorong. SKPKC-OSA, merupakan sebuah lembaga karya yang berada di bawahYayasan Ordo Santo Agustinus.


Faktanya, tingkat putus sekolah bagi siswa penduduk asli Papua (selanjutnya baca: siswa Papua) sangat tinggi di seluruhpenjuru tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai. Terlebih khusus untuk kota Sorong. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang telah dirangkum oleh SKPKC-OSA di kota Sorong. Tercatat setiap kepala kelurga mempuyai anak 1-2 orang yang putus sekolah89, 5%, kepala keluarga yang mempunyai anak 1-3 orang putus sekolah 5,3 %, kepala keluarga yang punyaanak 1-5 orang putus sekolah 3,5%, dan kepala keluarga yang mempunyai anak putus sekolah lebih dari lima 1,8%.


Ironisnya lagi, usia putus sekolah siswa Papua di kota Sorong adalah semua pada usia produktive. Dari data yang dirangkum, anak-anak usia putus sekolah sangat tinggi, rata-rata berada pada usia 10-20 tahun 87,7 %; usia 20-30 yang putus sekolah 10,5 %; dan usia 30-40 adalah 1,8%. Kemudian, perbandingan jenis kelamin, dicatat bahwa dalam setiapkepala keluarga hanya anak perempuan yang putus sekolah sekitar 45,6%; sedangkan hanya anak laki-laki yang putus sekolah 35,1% dan anak laki-laki dan perempuan yang putus sekolah  19, 3%.


Di kota Sorong, level tingkat putus sekolah urutan pertama: tingkat SD 68,4%; SMP 19,3%; dan SMA 12,3%. Tambah lagi,faktor-faktor pendorong meningkatnya putus sekolah di kota Sorong yaitu orang tua tidak mampu dalam membiayai anaknya untuk sekolah. Dari data yang dihimpun faktor-faktor yang memperngaruhi, yakni biaya pendidikan memilikiurutan pertama 64, 9%,kawin 12, 3%, malas sekolah 12, 3%, dan  faktor lain-lainnya 10, 5%. Faktor lain-lain contohnya, orang tuanya meninggal sehingga anak tersebut  tidak mempunyai semangat untuk tetap melanjutkan sekolah.


Sangat menyedihkan ketika anak asli Papua putus sekolah karena orang tua tidak mampu. Kemanakah negara danpemerintah daerah selama ini? Dan dimanakah otonomi khusus bagi orang asli Papua? Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) untuk pendidikan dari pemerintah pusat untuk propinsi Papua Barat, 2,3 % ,sedangkan dana Otonomi Khusus untuk pendidikan dan kesehatan Papua Barat, 30%. Anggaran pendidikan kota Sorong untuk pendidikan sekitar 13,5 %.


Apakah anggaran ini belum cukup atau belum menyentuh di masyarakat? Jika pemerintah, lembaga masyarakat, dan gerejatidak serius dalam mengurangi angka putus sekolah bagi generasi muda asli Papua. Lalu bagimana dengan nasip hak hidup anak-cucu; dan kemanakah arah perkembangan generasi muda Papua ini? Apakah mereka akan menjadi tuan atau penonton di negeri yang penuh dengan madu dan emas ini—tanah Papua.


Penulis adalah Staf Lembaga SKPKC-OSA. BidangPenelitian

SKPKC-OSA, merupakan sebuah  lembaga karya yang berada di bawahYayasan Ordo Santo Agustinus

Tulisan ini telah diterbitkan di  http://www.sastrapapua.com/2018/02/potret-pendidikan-di-kota-sorong.html